Hot Topics & Opinion

Perjanjian Jual Beli Listrik Akan Direvisi

Thursday , 16 Nov 2017

Pemerintah berencana meninjau kembali kontrak atau perjanjian jual beli listrik dari pembangkit listrik tenaga uap secara nasional. Peninjauan ini ditujukan untuk PLTU skala besar di Jawa yang belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapatkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.

Rencana pemerintah ini terungkap dari surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tertanggal 3 November 2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir. Salah satu lingkup peninjauan tersebut adalah agar harga jual tenaga listrik dari pembangkit paling tinggi sebesar 85% dari biaya pokok produksi listrik di sistem ketenagalistrikan setempat.

Kabar rencana pemerintah ini sebenarnya pernah mencuat pada pertengahan September 2017 lalu. Namun saat ini Menteri ESDM Jonan memberikan klarifikasi bahwa pemerintah tidak mudah melakukan revisi kontrak begitu saja karena harus mempertimbangkan aspek pelaku bisnis listrik. Harga saham emiten tambang batubara yang sempat anjlok saat ini akhirnya kembali rebound. Namun dengan mengemukanya kembali berita ini, saham emiten tambang batubara pun tertekan lagi.